TNI-Polri Bangun Pos Permanen di Tembagapura

Nusaindo.com, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono memastikan pos permanen di Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua, akan dibangun. TNI dan Polri akan bahu membahu membuatnya.

Menurut dia, langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya baku tembak antara petugas dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

 

“Nanti akan jadi pos permanen di situ dengan kepolisian,” kata Mulyono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Sebelumnya, sempat terjadi baku tembak antara di Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua, pada Minggu 1 April dan Senin 2 April 2018 lalu. Menurut Mulyono, ketiadaan aparat keamanan yang berjaga menjadi penyebabnya.

“Waktu kita membebaskan itu kan kampungnya ditinggal pergi, sehingga diduduki mereka lagi. Kalau dari awal sudah kita duduki, mungkin tidak akan terjadi itu lagi,” ungkap Mulyono.

“Makanya ke depan di situ akan kita tempatkan pos-pos dengan kepolisian kemudian rakyat kita lindungi di situ,” sambung Mulyono.

 


Jumlah Personel

Untuk jumlah personel yang ditempatkan di pos permanen itu, Mulyono mengaku masih mengkalkulasi, tergantung situasi di lapangan. Yang pasti, kata dia, para personel itu ditempatkan untuk mengamankan warga yang tinggal di Banti, Tembagapura.

“TNI melindungi warga. Supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas,” ucap Mulyono.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menyesalkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang menjatuhkan sanksi pemecatan sementara terhadap Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Terawan Agus Putranto Sp, Rad.

Mulyono mengatakan, IDI mengambil keputusan sepihak tanpa berkomunikasi dengannya.

 

“IDI tidak pernah komunikasi ke saya. Dia main tembak-tembak sendiri, memangnya siapa?” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Dalam putusannya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai Terawan telah melakukan pelanggaran etik berat karena menggunakan metode ‘cuci otak’ untuk mengobati pasien stroke. Mulyono kaget ketika diundang IDI dengan agenda penjatuhan putusan.

“Loh, dokter Terawan kan institusi, dia enak sekali menjatuhkan hukuman. Terus aku disuruh hadir, memangnya siapa?” sambungnya.

Mulyono menuturkan, seharusnya IDI menyampaikan kesalahan Terawan dalam menjalankan tugasnya sebelum menjatuhkan sanksi. Dengan begitu, pihaknya bisa membahas secara intensif dan segera mencari jalan keluar terbaik.

“Justru duduk bersama, kerja bersama kan malah bagus. Bukan malah otot-ototan. Itu salah, itu melanggar aturan,” ujar dia.

Mantan Pangkostrad ini mengaku heran kenapa IDI menilai Terawan melakukan pelanggaran etik setelah menerapkan metode ‘cuci otak’. Padahal, selama ini banyak pasien yang sembuh dari penyakitnya setelah dirawat Terawan.

“Kecuali yang diobati mati kabeh. Gimana? yang diobati merasa nyaman, enak, sembuh, dan sebagainya. Nah, itu berarti kan ilmunya benar,” kata dia.

 

TNI AD Bela Terawan

Mulyono memastikan pihaknya akan memberikan pembelaan dan dukungan terhadap Terawan melalui Kepala Pusat Kesehatan TNI AD.

“Sepanjang kita berjuang untuk kebaikan ya enggak apa-apa (membela),” pungkasnya.

Sanksi pemecatan Terawan diteken oleh Ketua MKEK Prijo Sidipratomo pada 12 Februari 2018. Dalam surat keputusannya, IDI menyebut Terawan terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran etik.

Related posts

Leave a Comment