Rhoma Tuding Wiranto Invervensi kepada ketua kamar peradilan PTUN

Menko Polhukam Wiranto mengundang Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama ke kantornya. Hal ini menyusul tudingan Rhoma Irama, yang menyebut Wiranto melakukan intervensi kepada ketua kamar peradilan PTUN saat Rapat Koordinasi Khusus tentang Pemilu.

Dia menilai apa yang diputuskan dalam PTUN, pasti memiliki dasar. Selain itu tentu saja dengan melakukan sejumlah kajian.

Yang bersangkutan melakukan upaya-upaya hukum, itu sah-sah saja. Dan tatkala upaya hukum itu sudah dijatuhkan, ya memang itu keputusan yang sudah bagian dari proses penelitian yang cukup akurat,” tegas Wiranto.

Dia menuturkan, dalam Rakorsus yang diadakannya, bukan hanya mengundang ketua kamar peradilan PTUN. Tapi semua pihak yang menyangkut pemilu, guna pemilu berjalan aman, tertib, lancar, dan sukses.

Sehingga saya waktu itu, KPU kita undang, Bawaslu, kemudian Kemendagri kita undang. Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, BIN, Kapolri, Panglima TNI, semuanya kita undang untuk masing-masing sinkronkan ini. Kita harmoniskan,” ungkap Wiranto.

Mantan Ketua Umum Hanura itu, menjelaskan, jika mengundang ketua kamar peradilan PTUN, itu tidak ada urusannya dengan Ketua PTUN. Ini diundang pejabat MA.

Untuk Pengadilan TUN, saya kira yang kita undang bukan Ketua Pengadilannya. Yang kita undang Kepala Kamar PTUN. Sehingga itu dari MA, pejabat MA yang ngurusi masalah TUN. Ya, jadi enggak ada urusan dengan pengadilannya,” tukas Wiranto.

Dia juga menjelaskan, mengundang lembaga yang berkaitan dengan Pemilu, bukan untuk diintervensi. Apalagi melakukan intervensi untuk partai politik.

Rhoma menjelaskan, tudingan ini berdasar pada pertemuan Menkopolhukam Wiranto dengan ketua kamar peradilan PTUN saat Rapat Koordinasi Khusus tentang Pemilu, di tengah jalannya agenda persidangan 7 partai penggugat (PKPI, Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Rakyat, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

Wiranto kala itu menegaskan tidak ada intervensi antara eksekutif kepada yudikatif dalam rapat. Selaku Menkopolhukam, dia hanya menanyakan sejauh mana proses peradilan PTUN untuk memberikan penjelasan proses gugatan tersebut.

Related posts

Leave a Comment