HEADLINE: Tragedi Danau Toba Seret 3 Pejabat, Siapa Berikutnya?

Nusaindo.com, Jakarta – Suasana libur Lebaran tahun ini berakhir lebih cepat untuk tiga orang pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir dan Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Samosir. Bersama nakhoda Kapal KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, ketiganya kini menghuni ruang tahanan Polda Sumut.

“Mereka jadi tersangka karena turut berperan dan bertanggung jawab atas tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun,” ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw di Mapolda Sumut, Medan, Senin (25/6/2018).

Kapolda mengatakan, tiga orang pejabat itu adalah pihak regulator selaku pegawai honor Dinas Perhubungan Samosir yang juga anggota Kapos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang. Kemudian, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo yang merupakan PNS di Dinas Perhubungan Samosir, Golpa F Putra, dan Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP), Rihad Sitanggang.

Bersama dengan nakhoda KM Sinar Bangun sekaligus sebagai pemilik kapal, Poltak Soritua Sagala, ketiganya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas musibah tenggelamnya kapal nahas tersebut, yang sebenarnya bisa dihindari andai memenuhi regulasi yang ada.

“Modusnya, para tersangka mencari keuntungan dengan memuat penumpang melebihi tonase saat melayarkan kapal. Idealnya jumlah penumpang 45 orang, sesuai surat kelengkapan pengangkutan,” kata Paulus.

Karena itu, nakhoda sekaligus pemilik KM Sinar Bangun ditetapkan sebagai tersangka karena dengan sengaja membiarkan kapal tersebut berlayar dalam keadaan melebihi muatan. Demikian pula dengan tiga pejabat terkait, karena membiarkan serta memberi izin kapal tetap berlayar dalam kondisi yang tak layak.

“BMKG juga telah menyampaikan informasi tentang cuaca buruk yang terjadi. Faktanya tetap juga tidak dituruti,” ucap Paulus.

Yang menarik, ditetapkannya tiga pejabat tersebut sebagai tersangka merupakan sesuatu yang baru dalam penanganan kecelakaan kapal. Dari catatan Liputan6.com, selama ini kecelakaan kapal atau tenggelamnya kapal hanya menyeret nakhoda beserta anak buah kapal (AKB).

Hal ini dijawab Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan bahwa banyak faktor penyebab tenggelamnya KM Sinar Bangun. Tenggelamnya KM Sinar Bangun tidak berdiri sendiri karena kesalahan nakhoda atau ABK. Polisi, menurut Tito, melihat kecelakaan ini lebih jauh lagi.

“Ini bukan murni kesalahan nakhoda dan pemilik kapal, tapi kita kembangkan ke manajemennya,” kata Tito di Mabes Polri, Senin (25/6/2018).

Pengusutan ke tataran manajemen, menurut Kapolri, diperlukan untuk menghindari kecelakaan semacam itu terulang. Selain itu, kasus KM Sinar Bangun ini akan dijadikan momentum perbaikan secara menyeluruh.

Dijelaskan Tito, berdasarkan regulasi Kemenhub, pengawasan kapal dengan berat 5 Gross Tonnage (GT) berada di dishub kabupaten atau kota, sesuai prinsip otonomi daerah.

Sementara, kapal dengan 5-300 GT perizinan dan kelayakannya merupakan tanggung jawab dishub provinsi. Pengawasannya berada di bawah dishub kota atau kabupaten. Bila kapal 300 GT ke atas, pengawasan dan uji kelayakannya berada di Kemenhub.

Sementara, berat KM Sinar Bangun 17 GT, karena itu masuk pengawasan Dishub. Karena itulah, penyidikan kasus ini menyentuh kepada pejabat yang ada di Dishub Kabupaten Samosir, di mana kemudian polisi menemukan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukan.

“Kita menemui hal-hal pelanggaran. Life jacket enggak ada, manifes, dokumen-dokumen dan lain-lain,” ucap Tito.

Selain melanggar Pasal 360 KUHP soal kelalaian yang menyebabkan kematian, pelaku juga dinilai tidak memenuhi Pasal 302 UU Pelayaran. Kapolri mengatakan, langkah ini ke depan akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa polisi akan menjerat semua pihak dalam kasus yang sama.

“Ini untuk pembelajaran kepada wilayah lain juga, kalau terjadi kecelakaan kita kembangkan tidak hanya kepada pembawa kapal atau pemilik, tapi juga yang mengawasi. Harapan kita jadi efek perbaikan seluruh jajaran masyarakat Indonesia. Jadi ketika naik kapal, standar keselamatan mereka terjamin,” ucap Tito.

Sejak Minggu, 24 Juni 2018, ketiga pejabat tersebut sudah tak lagi berada di kantornya di Pelabuhan Simanindo Samosir. Kini mereka mendekam di ruang tahanan Polda Sumut sembari menunggu kasusnya bergulir ke pengadilan.

Polisi juga sudah menyiapkan sanksi hukum buat ketiganya. Mereka dijerat dengan Pasal 302 dan atau Pasal 303 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 359 KUHP. Ancaman pidana kedua pasal itu kurungan penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1,5 miliar serta penjara paling lama 5 tahun.

Di sisi lain, kemungkinan adanya tersangka baru dari kalangan pejabat bersangkutan tetap terbuka. Sebab, ketiga pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka bukanlah pimpinan dari lembaga tempat mereka bekerja.

Ditambah lagi, sejumlah pejabat terkait di Sumatera Utara kini mendadak bungkam saat dimintai keterangan. Termasuk Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut M Zain Siregar yang menjadi sulit dihubungi sejak terjadinya kasus KM Sinar Bangun.

Namun, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo sempat mengklarifikasi soal kabar dicopotnya Kadis Perhubungan Sumut dan Kabupaten Samosir. Dikatakan Eko, kabar tersebut tidak benar, karena saat ini pihaknya masih fokus pada penyelidikan penyebab kecelakaan.

“Sistemnya diperbaiki, bukan mencari siapa yang salah. Tapi, polisi berhak melakukan penyidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” kata Eko di Danau Toba, Sabtu 23 Juni 2018.

Sementara itu, meski tersangka sudah ditetapkan, nasib penumpang yang jadi korban hingga kini belum jelas. Bahkan, kecelakaan ini memunculkan fakta baru tentang kedalaman Danau Toba yang mencengangkan.

 

Related posts

Leave a Comment